Dalam kehidupan modern, istilah privasi sering dikaitkan dengan hak setiap individu untuk menjaga informasi, kehidupan pribadi, dan rahasia mereka dari orang lain. Namun, jauh sebelum istilah ini populer, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang sangat kuat dalam menjaga kehormatan dan privasi seseorang. Prinsip ini bukan hanya soal etika sosial, tetapi merupakan bagian dari ajaran agama yang dilandasi Al-Qur’an dan Sunnah.

Islam memandang privasi sebagai hak yang melekat pada setiap individu, yang pelanggarannya termasuk dosa besar jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Menjaga privasi berarti melindungi kehormatan, aib, dan rahasia pribadi seseorang dari gangguan, pengintaian, atau penyebaran yang tidak pantas.

- Privasi dalam Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, privasi merupakan bagian penting dari kehormatan manusia yang wajib dijaga oleh setiap individu maupun masyarakat. Konsep privasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perlindungan kehormatan diri hingga menjaga rahasia orang lain.

A. Kehormatan Diri (Al-‘irdh)

Martabat seseorang yang tidak boleh dicemarkan melalui fitnah, ghibah (menggunjing), atau tuduhan tanpa bukti. Menjaga kehormatan berarti tidak hanya menghindari perilaku yang merendahkan orang lain, tetapi juga tidak membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadapnya.

B. Rahasia Pribadi

Segala bentuk informasi atau hal-hal yang diketahui seseorang namun tidak boleh diungkapkan tanpa izin. Rasulullah ﷺ melarang umatnya untuk menyebarkan rahasia yang dipercayakan kepadanya, karena pengkhianatan terhadap rahasia adalah bentuk pelanggaran amanah.

C. Wilayah Rumah

Dalam Islam dilindungi secara tegas. Al-Qur’an memerintahkan agar seseorang tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam terlebih dahulu (QS. An-Nur: 27). Ini menunjukkan bahwa ruang pribadi memiliki batas yang jelas, dan pelanggaran terhadapnya adalah bentuk ketidaksopanan sekaligus pelanggaran syariat.

D. Hak Untuk Tidak Diintai atau Diuping Pembicaraannya

Hak tersebut sangat dijunjung tinggi. Mengintip atau mendengar pembicaraan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak rasa aman dan kepercayaan antarindividu. Dalam hadis, Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa barang siapa mengintip rumah orang lain tanpa izin, maka ia telah melakukan pelanggaran yang berat.

E. Hak Menjaga Aib

Aib milik diri sendiri maupun orang lain merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Menutupi aib adalah bentuk kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama, sementara membuka aib tanpa alasan yang dibenarkan dapat menimbulkan fitnah dan permusuhan.

Secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki batas-batas yang harus dihormati, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media komunikasi. Menjaga privasi berarti menegakkan rasa aman, saling menghormati, dan membangun kepercayaan, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis sesuai tuntunan syariat.

- Dalil Al-Qur’an Tentang Menjaga Privasi

A. Larangan Memata-matai

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain..."
(QS. Al-Hujurât: 12)

Ayat ini secara tegas melarang tajassus (memata-matai), yang dalam konteks modern bisa mencakup:

• Mengintip isi ponsel orang lain.
• Menyadap komunikasi.
• Menguntit atau memantau aktivitas pribadi seseorang tanpa izin.

B. Larangan Memasuki Rumah Tanpa Izin

Allah Ta’ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."
(QS. An-Nur: 27)

Ayat ini menunjukkan bahwa ruang pribadi seperti rumah adalah wilayah terlarang bagi orang lain kecuali dengan izin yang sah.

C. Larangan Mengungkap Aib

Allah Ta’ala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat..."
(QS. An-Nur: 19)

Menyebarkan aib, gosip, atau informasi pribadi yang buruk tentang orang lain adalah pelanggaran serius terhadap privasi menurut Islam.

- Dalil dari Sunnah Tentang Menjaga Privasi

A. Larangan Mengintip

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa mengintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya."
(HR. Bukhari no. 6902, Muslim no. 2158)

Hadis ini menegaskan bahwa mengintip kehidupan orang lain adalah pelanggaran berat.

B. Ancaman bagi Penyebar Rahasia

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika seseorang berbicara kepadamu lalu ia menoleh (seakan meminta agar itu dirahasiakan), maka itu adalah amanah."
(HR. Abu Dawud no. 4868)

Ini menunjukkan bahwa pembicaraan pribadi adalah amanah yang tidak boleh dibocorkan.

C. Menutup Aib Orang Lain

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat."
(HR. Muslim no. 2699)

Menjaga privasi dalam bentuk tidak membuka aib orang lain merupakan amal mulia yang dijanjikan balasan kebaikan oleh Allah.

- Relevansi di Era Digital

Di era digital saat ini, konsep privasi yang diajarkan Islam menjadi semakin relevan. Pelanggaran privasi tidak lagi terbatas pada interaksi fisik atau tatap muka, tetapi juga terjadi secara masif di dunia maya. Kemajuan teknologi memang memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi, namun juga membuka celah besar bagi terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi.

Bentuk-bentuk pelanggaran privasi di dunia digital sangat beragam. Misalnya, mengakses email atau akun media sosial orang lain tanpa izin, yang pada dasarnya sama dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin dalam konteks dunia fisik. Begitu pula menyebarkan foto atau video pribadi seseorang tanpa persetujuan adalah bentuk pencemaran kehormatan yang dilarang oleh syariat.

Selain itu, membocorkan percakapan atau chat pribadi tanpa seizin pihak yang bersangkutan termasuk pengkhianatan amanah, karena percakapan itu pada hakikatnya adalah informasi yang diberikan secara terbatas. Hal yang sama berlaku untuk menyimpan dan menyebarkan rekaman rahasia, baik berupa audio, video, maupun dokumen digital, tanpa persetujuan pihak terkait.

Semua bentuk pelanggaran ini, meskipun muncul dalam wujud modern, sejatinya telah dilarang oleh Islam sejak 14 abad lalu. Prinsip dasarnya adalah larangan merusak kehormatan, membuka aib, atau mengintai urusan orang lain tanpa hak. Dengan demikian, ajaran Islam tentang privasi tetap relevan, bahkan semakin penting, di tengah perkembangan teknologi yang berpotensi mengaburkan batas-batas antara ranah publik dan pribadi.

- Prinsip-Prinsip Menjaga Privasi Menurut Islam

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an, hadis, dan prinsip syariat, terdapat beberapa kaidah penting yang harus dipegang umat Islam dalam menjaga privasi, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan melindungi individu dari pelanggaran kehormatan, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kepercayaan antaranggota masyarakat.

1. Tidak Memata-matai (Tajassus) atau Mencari-cari Kesalahan Orang
   Islam dengan tegas melarang tajassus, yaitu mengintai atau berusaha mencari kesalahan orang lain. Larangan ini tercantum dalam QS. Al-Hujurat: 12, yang menekankan bahwa mencari-cari aib adalah perbuatan tercela dan merusak hubungan persaudaraan.
2. Tidak Menguping Pembicaraan Tanpa Izin
   Menguping atau mendengarkan percakapan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak yang berbicara adalah pelanggaran hak privasi. Rasulullah ﷺ memperingatkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar karena melibatkan pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan.
3. Meminta Izin Sebelum Memasuki Wilayah Pribadi
   Memasuki rumah, kamar, atau area pribadi seseorang tanpa izin dilarang dalam QS. An-Nur: 27. Meminta izin dan memberi salam adalah bentuk penghormatan, sekaligus memastikan bahwa pemilik wilayah tersebut siap menerima tamu.
4. Menjaga Rahasia dan Informasi Pribadi
   Informasi yang disampaikan kepada kita dengan maksud dirahasiakan wajib dijaga. Mengungkapkan rahasia tanpa izin merupakan pengkhianatan terhadap amanah, yang dalam Islam termasuk dosa besar.
5. Tidak Menyebarkan Aib
   Meskipun kita mengetahui aib seseorang, Islam memerintahkan untuk menutupinya selama tidak mengandung bahaya bagi orang lain. Rasulullah ﷺ menjanjikan bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya di dunia.
6. Menghormati Privasi Digital di Era Modern
   Dalam konteks teknologi, prinsip-prinsip di atas berlaku pula pada media sosial, aplikasi chat, email, foto, video, dan data pribadi lainnya. Mengakses akun orang lain tanpa izin, menyebarkan konten pribadi, atau membocorkan informasi rahasia secara online termasuk pelanggaran yang diharamkan, sama halnya dengan pelanggaran privasi di dunia nyata.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan privasi, mengaitkannya langsung dengan kehormatan dan keamanan individu. Mengabaikannya tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak.

- Privasi dalam Pandangan Hukum

Privasi merupakan hak fundamental setiap individu yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam era digital yang serba terhubung, perlindungan data pribadi tidak lagi sebatas menjaga rahasia identitas, tetapi juga mencakup informasi sensitif seperti rekam medis, data keuangan, lokasi, dan komunikasi pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga UU Telekomunikasi menjadi pilar hukum yang mengatur batas-batas pemanfaatan informasi pribadi. Melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi, baik untuk tujuan komersial, pemerasan, maupun pencemaran nama baik, adalah pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana. Berikut undang - undang yang mengatur hak privacy seseorang menurut pandangan hukum :

A. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

• Isi utama: Mengatur hak setiap orang atas perlindungan data pribadinya, baik secara fisik maupun digital.
• Contoh perlindungan: Nama, alamat, nomor identitas, data kesehatan, rekaman suara, foto, data lokasi, dan informasi pribadi lainnya.
• Sanksi: Ada sanksi administratif hingga pidana bagi yang mengakses, membocorkan, atau memanfaatkan data pribadi tanpa izin.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016)

• Pasal 26 Menyebutkan:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

• Melarang penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan.
• Ada ancaman pidana bagi pelanggaran, misalnya penyebaran foto/video pribadi tanpa izin.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

• Pasal 362, 368, 369, dan beberapa pasal lainnya dapat digunakan jika pelanggaran privasi disertai pencurian data, pemerasan, atau ancaman.
• Pasal 310-311 KUHP mengatur larangan pencemaran nama baik (termasuk lewat penyebaran informasi pribadi yang merugikan).

D. UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999

Dalam konteks komunikasi:

• Pasal 40 melarang penyadapan ilegal.
• Pasal 42 ayat (1) mensyaratkan penyelenggara telekomunikasi menjaga kerahasiaan informasi pelanggan.

E. UU No. 23 Tahun 2006 (Administrasi Kependudukan, amandemen melalui UU 24/2013)

• Pasal 79 ayat (1): negara wajib menjaga kerahasiaan data penduduk.
• Pasal 84 ayat (1): melindungi data sensitif seperti NIK, sidik jari, aib, dsb.

F. KUHP – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Beberapa ketentuan menyentuh isu privasi:

• Pasal 281: larangan mengintip atau mengintai tanpa izin.
• Pasal 282: larangan menyebarkan foto/gambar pribadi tanpa izin.
• Pasal 283: pencemaran nama baik melalui pengungkapan data pribadi.

G. Peraturan Terkait Lain

• Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
• Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
• Undang-Undang Kesehatan juga melindungi kerahasiaan rekam medis.
• Undang-Undang Perbankan melindungi kerahasiaan data nasabah.

- Kesimpulan

Islam memandang privasi sebagai hak yang harus dihormati oleh semua orang. Pelanggaran terhadapnya tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga termasuk dosa besar. Al-Qur’an dan Sunnah telah memberi panduan jelas untuk menjaga kehormatan dan hak privasi setiap individu, baik di dunia nyata maupun di dunia digital.

Menjaga privasi bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga bagian dari menjaga kehormatan umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya memegang prinsip ini:

• Menahan diri dari mengintip dan memata-matai.
• Menjaga rahasia yang dipercayakan.
• Menghormati ruang pribadi orang lain.
• Menghindari penyebaran informasi tanpa izin.

Kita tidak hanya taat pada hukum agama, tetapi juga menciptakan masyarakat yang saling menghargai, aman, dan penuh kepercayaan. Dengan landasan hukum yang cukup kuat, perlindungan privasi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama seluruh pihak, termasuk penyelenggara sistem elektronik, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Kepatuhan terhadap peraturan seperti UU PDP, UU ITE, dan regulasi terkait bukan hanya menghindarkan pelaku dari jerat hukum, tetapi juga membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Di tengah ancaman kebocoran data yang kian marak, kesadaran dan kedisiplinan dalam menjaga informasi pribadi adalah benteng utama untuk melindungi martabat, keamanan, dan hak asasi setiap warga negara.

Demikian artikel tentang Privasi dalam Pandangan Islam dan Hukum: Antara Hak dan Kehormatan, semoga bermanfaat. Tetap semangat membaca. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ditulis oleh : Ditto Adiansyah @ DitHubs Cyber Lab - Ciputat Tangerang Selatan